MANADO, MANADONEWS – Kebijakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, terkait dengan pemotongan dana transfer daerah sebesar 26 persen dianggap bakal menghambat program Nawa Cita yang digulirkan Pemerintah Pusat .
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, menyampaikan hal tersebut dihadapan peserta Forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto se-Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua) yang dibukanya pada Minggu (21/08) malam lalu, di Sintesa Peninsula Hotel Manado.
“Mengingat dana tersebut masih sangat kecil hanya 26 persen, sebaiknya pemerintah pusat jangan memotong dana trsanfer daerah tersebut, karena bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran. Itu artinya bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan akan diprioritaskan di luar pulau jawa, dengan kata lain, pembangunan diprioritaskan termasuk pada kawasan ini, kawasan Sulampua,” ungkap Gubernur.
Sedangkan dana sebesar 74 persen di gunakan oleh pemerintah pusat.
“Bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini bisa berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, tapi dipotong lagi,” ujarnya, sembari menyebutkan, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.
“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini”, janji mantan politisi Senayan ini.
Kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan kemajuan ekonomi Sulut lewat sektor pariwisata, hanya sebulan sebanyak 11 ribu turis asal Tiongkok (China) datang di Sulut.
Industri pariwisata ini sangat cepat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.
“Pariwisata di Kawasan Sulampua ibarat perawan yang belum di sentuh, tapi dikawasan lain sejak lama melakukannya”, kata Dondokambey.
Olly juga mengatakan, walaupun share ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.
Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi penduduk miskin dibawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen), bahkan ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinnya.
“Karena itulah, hal ini dapat dikatakan penting untuk dapat dikonsultasikan melalui forum ini. Sebagai informasi, dalam periode Pemerintahan ODSK Provinsi Sulut telah menyikapi hal itu, dengan hanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen/tahun dan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan penganguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat,” lanjutnya.
Hadir sebagai nara sumber Kepala BPS RI DR Suryamin MSc, Deputy Gubernur BI Hendar dan Sesmenko Perekonomian Lukita D Tuwo, turut hadir juga Wagub Drs Steven Kandouw dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, serta pejabat teras Pemprov Sulut.
