Jakarta, manadonews – Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof Satya Arinanto mendukung parliamentary threshold (PT) 20 persen. Sama halnya dengan negara-negara di Eropa seperti Jerman, meski tidak diatur dalam konstitusinya, kalau parpol itu tidak mencapai 5 % maka dibubarkan. “Jadi, dalam rangka menguatkan konsolidasi demokrasi, PT itu perlu diatur dalam UU. Soal angkanya, terserah DPR dan pemerintah,” katanya dalan diskusi ” RUU Pemilu dan Perwujudan Keseimbangan Kewenangan DPR dan DPD’ bersama anggota Pansus RUU Pemilu Nizar Zahro, anggota DPD RI Prof John Pieris di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/7)
Anggota DPD RI, Prof John Pieris mengamini PT 20 persen. Malah dia menyebut dua nama calon yakni Prabowo dan Presiden Jokowi yang akan bertarung. Menurutnya ambatas batas pencapresan itu 20 %, sebagai langkah konsolidasi demokrasi yang efektif. “Kalau nol persen di negara mana pun di dunia ini sebagai suatu kemunduran,” tukasnya
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro menyatakan akan menerima dengan legowo jika paripurna DPR RI memutuskan presidential threshold dan parliamentary threshold 20 % dan 25 %. Baik dilakukan dengan musyawarah mufakat maupun dengan voting.
“Gerindra akan legowo kalau paripurna memutus RU Pemilu dengan PT 20 % dan 25 %. Dimana RUU Pemilu itu untuk pemilu yang dilakukan secara serentak akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Nizar Zahro.
Namun demikian dia berharap dengan UU Pemilu yang baru ini tidak ada capres tunggal. “Kami berharap hanya tidak ada capres tunggal. Sebab, rakyat Indonesia ini 250 juta jiwa, masak capres tunggal. Itulah yang dikhawatirkan,” kuncinya.(djamzul)
