Manado – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar Desember 2020.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Julius Jems Tuuk, setuju Pilkada digelar Desember 2020, hanya saja menurut dia, pemilihan dilakukan tidak langsung oleh rakyat alias hanya dipilih melalui DPRD.
“Menurut kita, pergeseran pelaksanaan Pilkada ini ok buat saja tanggal 9 Desember tapi pelaksanaannya tidak langsung dari masyarakat tapi dipilih DPRD. Pergeseran Pilkada ini kan karena Covid. Kalau melihat tren para ahli berpendapat, virus ini tidak akan habis Desember,” jelas Jems Tuuk kepada wartawan di kantor DPRD Sulut, Senin (11/5/2020).
Jems Tuuk mengungkapkan perhitungan para ahli bahwa Pilkada serentak 2020 menghabiskan anggaran sangat besar mencapai Rp.15,3 Triliun.
“Kalau beli sapi karena ini kan orang sudah susah, kemudian dibagi ke masyarakat dia dapat 3 juta ekor. Kalau beli beras kong kase makang 1 orang akan makang 7 kilogram. Dimakan 250 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih dimakan 25 hari,” tutur legislator PDI Perjuangan yang terkenal vokal ini.
Jems Tuuk berpendapat, Pilkada harus segera dilaksanakan untuk menghindari kerugian lebih besar termasuk kekosongan pemerintahan yang berdampak pada administrasi pemerintahan.
“Ini pelatihan-pelatihan, percetakan, sementara tidak ada yang bisa memastikan Covid berakhir kapan. Daripada dilaksanakan kemudian tidak ada yang datang di tempat pemilihan. Partisipasi pemilih tidak akan capai. Kualitas Pemilu secara politik tidak baik. Keterlibatan masyarakat tidak ada. Soal perubahan cara Pilkada menjadi bahan pemikiran bersama eksekutif dan legislatif,” pungkas dia.
(YerryPalohoon)
