Manado – Komisi 4 DPRD Sulut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Rektorat dan perwakilan mahasiswa Forum Komunikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Residen I Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (29/7/2020) sore.
RDP dipimpin Ketua Komisi 4, Braien Waworuntu, yang membahas permohonan
pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa PPDS secara kekeluargaan berakhir ‘happy ending’.
Pihak Unsrat yang dipimpin Rektor Ellen Kumaat menyatakan komitmen menerima permohonan mahasiswa meskipun terkendala regulasi.
“Bersama DPRD kita bisa menyurat ke Kementerian. Jika siap surat bisa dikirim tertanggal 30 Juli 2020,” tandas Ellen Kumaat pada rapat yang dihadiri Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulut, Franky Maramis.
Terpisah kepada wartawan Manadonews.co.id, Kamis (30/7/2020), Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga Koordinator Komisi 4, Billy Lombok, mengatakan RDP menyepakati pihak Rektorat Unsrat dan DPRD Sulut akan menyurat ke Kementerian Dikbud.
“Meneruskan aspirasi mahasiswa diputuskan Rektor Unsrat dan Komisi 4 melalui pimpinan DPRD akan menyurat ke Kementerian. Solusi lain kami usulkan UKT gunakan rate seminim mungkin. Kalau tidak salah terendah 17 juta dari angka 24 juta per semester yang dibayarkan sekarang,” tandas Billy Lombok.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Forum Komunikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Residen I Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dr. Jacob Pajan, mengungkapkan belum mendapatkan jalan keluar perihal permohonan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Diketahui, mahasiswa PPDS Residen I Unsrat dikenakan biaya UKT sebesar Rp24 Juta per semester. Angka ini dianggap memberatkan di tengah pandemi Covid-19, apalagi mahasiswa PPDS terlibat dalam penanganan pasien Corona yang berisiko terpapar virus.
“Terima kasih untuk pintu dialog pihak rektorat difasilitasi komisi 4. Namun kami residen PPDS masih datang dengan keluhan sama, belum ada kemajuan setelah tiga pekan pertemuan lalu di sini,” ujar dr. Jacob Pajan di hadapan Komisi 4 DPRD Sulut pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Rektorat Unsrat di ruang paripurna DPRD Sulut, Rabu (29/7/2020).
dr. Jacob menyampaikan harapan seluruh mahasiswa PPDS Unsrat agar pihak Rektorat bisa membantu dan RDP menghasilkan solusi.
“Sebagian besar kami mengalami kesulitan membayar biaya kuliah meskipun sudah ditawarkan skema cicilan dua kali oleh rektorat. Mudah-mudahan dapat solusi,” tandas dia.
Rektor Unsrat, Ellen Kumaat, mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa langkah terkait pembayaran UKT, salah-satunya pembayaran secara menyicil dua kali hingga 5 Oktober 2020.
“Bayar 50 persen, sisa 50 persen hingga 5 Oktober,” jelas Ellen Kumaat.
Ellen Kumaat paparkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang penyesuaian UKT tidak termasuk mahasiswa PPDS.
“Permendikbud khusus diploma dan S1, tidak termasuk S2, S3 dan PPDS. Kami pihak Rektorat sangat berkeinginan membantu tapi terkendala regulasi. Kami tidak mau melawan aturan,” terang Ellen Kumaat.
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig Runtu dan Sekretaris Fransiscus Silangen.
Hadir anggota komisi 4 Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Richard Sualang dan Yusra Alhabsyi.
Sementara, di pihak Unsrat mendampingi Rektor Ellen Kumaat, hadir Wakil Rektor 1 Grevo Gerung, Wakil Rektor 2 Ronny Maramis, Wakil Rektor 3 Tuerah Gosal, Wakil Rektor 4 Sangkertadi, Dekan Fakultas Kedokteran Billy Kepel, Koordinator Prodi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Nico Lumintang dan beberapa dosen Unsrat lainnya. (YerryPalohoon)
