Manado – Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni, juga melakukan kunjungan ke sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut di jalan raya Winangun, Senin (28/9/2020).
Kedatangan Agus Fatoni dan jajaran disambut Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, didampingi pimpinan Bawaslu Mustarin Humagi, serta staf sekretariat.
Maksud kunjungan Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni, untuk melihat langsung sekaligus mendengar kesiapan Bawaslu melaksanakan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Beberapa hal dijelaskan Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, yakni Bawaslu melakukan optimalisasi pengawasan dalam tahapan kampanye di tengah pandemi Covid-19. Juga memastikan ketentuan kampanye Paslon sesuai aturan yang berlaku.
“Bawaslu juga memastikan keamanan dan pencegahan penyebaran Covid-19, sebagai bentuk penananganan di setiap tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali pada Juni lalu,” tukas Herwyn Malonda.
Bawaslu Sulut juga, lanjut Malonda, melakukan antisipasi kepada pemilih di daerah perbatasan yang masih memiliki keterangan berdomisili di dua kabupaten dan kota.
“Bawaslu mengantisipasi pemilih yang bukan merupakan WNI, ada juga manipulasi data terkait pemilih yang tidak valid.Hal ini berkaca pada proses Pemilu 2019 silam,” terang Malonda.
Herwyn Malonda menambahkan, selain mencegah dan mewaspadai proses Pilkada sesuai protokol Covid-19, bahwa proses Pilkada 2020 ini harus diterapkan sesuai kepastian hukum kepemiluan dan aturan-aturan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan.
“Untuk menjamin penindakan Bawaslu secara kelembagaan terhadap pelanggaran dalam Pilkada 2020,” jelas Herwyn Malonda.
Sementara Pjs Gubernur Sulut, Agus Fatoni, berharap agar Pilkada 2020 di Sulut berjalan lancar, baik, dan jurdil. Proses tahapan Pilkada berlangsung sukses sesuai regulasi dan sukses dalam pencegahan pandemi Covid-19.
“Pemprov selalu siap berkoordinasi dan memfasilitasi setiap kebutuhan penyelenggara Pemilu dalam Pilkada,” tutur Agus Fatoni.
Ditambahkan Agus Fatoni, pemerintah menghadapi tantangan sulit harus melaksanakan Pilkada di tengah ancaman Covid-19. Namun Pilkada juga bisa menjadi momentum penanganan Covid-19.
“Pemerintah juga mendorong agar bahan kampanye disesuaikan dengan keadaan dalam bentuk APD Protokol Covid-19. Ke depan diharapkan kepala daerah terpilih bisa menerapkan pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi masyarakat di Sulut,” pungkas Agus Fatoni. (YerryPalohoon)
