Manado – Anggota Badan Anggaran (Banggar), Benny Parasan, mengusulkan rencana peminjaman dana sebesar Rp.300 Miliar oleh Pemkot Manado kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI/Persero) dibicarakan pada pembahasan APBD Induk 2021.
Hal tersebut dikatakan Benny Parasan pada pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (5/10/2020) sore.
“Karena rencana peminjaman ini termasuk program strategis maka kami minta nanti dibicarakan pada pembahasan APBD 2021, sekarang kita fokus saja APBD perubahan,” jelas Benny Parasan pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado, Nortje Van Bone, didampingi Adrey Laikun, dihadiri TAPD Pemkot Manado dipimpin Ketua TAPD Micler Lakat.
Legislator Partai Gerindra ini, menambahkan peminjaman dana oleh pemerintah harus berorientasi pada asas manfaat karena pengembalian pinjaman juga menjadi beban masyarakat.
“Kan ini jadi beban bersama sehingga peminjaman butuh perencanaan matang. Apalagi, katanya untuk pemulihan. Padahal, uang yang dipinjam dari PT SMI harusnya untuk pembangunan infrastruktur. Namanya saja sarana multi infrastruktur,” tandas Benny Parasan.
Sementara, legislator PSI, Juraini Rurubua, meminta kepada TAPD membeberkan secara terperinci rencana penambahan peminjaman anggaran. Transparansi penggunaan anggaran bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Kalau alasan peminjaman untuk kepentingan masyarakat, silahkan. Namun, sesuai aturan rencana peminjaman harus persetujuan DPRD. Rencana penggunaan anggaran harus transparan, akuntabel, terstruktur dan rasional,” terang Juraini Rurubua.
Juraini menambahkan, rencana peminjaman yang transparan, akuntabel, terstruktur dan rasional, untuk menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran.
“Sebagai contoh, kami (DPRD) diberikan estimasi anggaran 7,5 M penanganan sampah, harus detail, TAPD harus jelaskan. Juga 160 M untuk alat kesehatan. Misalnya, alat kesehatan yang tidak berdampak pada pemulihan harus dihapus!” tegas Juraini Rurubua.
Srikandi cantik ini, meyakinkan bahwa pembahasan rencana peminjaman anggaran kepada PT SMI tidak bermaksud untuk kepentingan suksesi politik.
“Pastinya, kita semua sepakat bahwa rencana peminjaman bukan untuk kepentingan Pilkada. Soal, apakah disepakati dibahas di APBDP atau APBD 2021, diserahkan kepada fraksi-fraksi untuk disepakati,” tukas Juraini.
(YerryPalohoon)
