Manado, MANADONEWS –
Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar focus group discussion (FGD), Selasa (9/11).
FGD dibuka Sekprov Sulut Asiano G Kawatu melalui Kadis Lingkungan Hidup Marly Gumalag.
Pada kesempatan itu, Gumalag menyatakan focus group discussion atau kelompok kerja mangrove ( KKM) kegiatan yang bernilai penting dan strategis dalam rangka penguatan KKM Sulut.
“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran dinas kehutanan daerah yang telah melaksanakan FGD ini kiranya kegiatan ini akan berhasil baik dan dapat kita manfaatkan bersama sebagai komitmen kita untuk terus mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove,” jelas Gumalag saat membawakan sambutan Plh Sekprov.
Dikatakan Gumalag, mangrove merupakan salah satu ekosistem esensial di yang mendukung sektor perikanan mengurangi erosi pantai banjir. Menjaga kualitas air pesisir, observasi keanekaragaman hayati penyimpangan dan menyediakan bahan-bahan alami penting menjadi mata pencaharian pencaharian bagi jutaan orang.
“Mangrove tumbuh di 124 negara dengan luas mangrove di dunia sekitar 1,2 juta hektar sama dengan 4 negara lainnya Australia, Brazil, Nigeria, dan Meksiko mewakili 40 persen dari luas hutan mangrove di dunia berdasarkan data mangrove luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,5 ha yang terdiri dari 2,2 juta hektar dalam kawasan di luar kawasan ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten atau kota sebagian ekosistem tersebut telah mengalami kerusakan,”tandas Gumalag.
Dijelaskannya pula, kerusakan ekosistem mangrove disebabkan antara lain: adanya konversi menjadi penggunaan illegal logging hama dan penyakit pencemaran perluasan tambak.
Serta praktek budidaya yang tidak berkelanjutan hal ini telah menyebabkan ekosistem pesisir penurunan kualitas air dan polusi fakta menunjukkan bahwa sekitar 5% sampai dengan 6% hutan mangrove Indonesia hilang atau setiap tahunnya.
“Itu pada akhirnya menyebabkan adanya perubahan lingkungan yang mendorong peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berdampak terhadap perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia,” tuturnya.
Dia menambahkan, dampak yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem mangrove sangat luas. Maka ekosistem mangrove harus dikelola dan digunakan secara bijak dan berkelanjutan Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dalam mengelola mangrove.
Di antaranya, melakukan program rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove program reabilitas bertujuan untuk memulihkan hutan mangrove yang mengalami kerusakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui APBN telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 49532 hektar.
“Di provinsi Sulawesi Utara sendiri sejak tahun 2018 hingga 2001 telah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove melalui program rehabilitasi mangrove Padat Karya mangrove atau mangrove beserta melalui badan restorasi gambut dan mangrove seluas 420h. Konteks pengelolaan ekosistem mangrove selain rehabilitasi secara fisik diperlukan pola pengembangan kebahagiaan oleh karena itu oleh karena itu Pemerintah Indonesia juga mendorong terbentuknya forum forum peduli mangrove forum ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menyatukan visi serta menjalankan misi perlindungan pelestarian dan pemanfaatan mangrove pemerintah Indonesia juga mendorong terbentuknya forum peduli mangrove forum ini dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menyatukan visi serta menjalankan misi perlindungan pelestarian dan pemanfaatan mangrove,” tandasnya.
Turut hadir, Plt Kadis Kehutanan Reiner Dondokambey.(youngky)
