Manado – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Masa Reses I Tahun 2022, turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing menyerap aspirasi masyarakat dimulai 21 hingga 26 Maret 2022.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, menggelar reses di Desa Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatanbdan beberapa desa lainnya di Nusa Utara.
“Terima kasih Sitaro, terlebih khusus Desa Lahopang, Kecamatan Siau Timur Selatan yang telah memberi ruang tempat pelaksanaan kegiatan reses I tahun 2022,” ujar Fransiscus Silangen, wakil rakyat Dapil gabungan 3 kabupaten yakni Sitaro, Sangihe dan Talaud.
Berbagai aspirasi diterima Fransiscus Silangen di antaranya aspirasi soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Semua aspirasi ditampung untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, sementara aspirasi kewenangan pemerintah kabupaten juga akan diteruskan,” terang Fransiscus Silangen.
Sementara Wakil ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay, menggelar reses di Kelurahan Kairagi 2, Selasa (22/3/2022), dan beberapa titik di Dapil Kota Manado.
Didampingi Lurah Mohamad Windu, Victor Mailangkay menerima aspirasi dari kepala-kepala lingkungan. Aspirasi yang diterima mengenai penerangan, drainase, kerusakan jalan, sampah dan distribusi sampah.
Victor Mailangkay berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat.
“Mengenai gorong-gorong akan kami cek kembali, walaupun dana ini dari APBN tetapi pengerjaannya dari pemerintah daerah. Kemudian tentang penerangan lampu jalan umum atau PJU, akan kami teruskan ke walikota Manado apa yang menjadi masukan dari bapa-ibu,” tukas Mailangkay.
Selanjutnya, Ketua Komisi 4 Braien Waworuntu, menyambangi warga Tondano Selatan tepatnya di Kelurahan Urongo. Warga pun mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan jalan keliling danau Tondano.
Waworuntu dalam penjelasannya mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindak-lanjuti dan dilaporkan kepada eksekutif sebagai bahan reses.
“Tapi perlu diingat, bahwa ada yang menjadi kewenangan provinsi ada juga yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami lanjutkan dan laporkan kepada eksekutif. Untuk kewenangan kabupaten akan kami koordinasikan dengan fraksi kami di Kabupaten Minahasa untuk disampaikan kepada Bupati. Kami berharap, ini semua akan terealisasi dan Desa Urongo akan lebih baik lagi ke depannya,” tutup Waworuntu.
Melky Jakhin Pangemanan dari Dapil Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara mengunjungi Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
Terungkap melalui keluhan warga bahwa kurangnya warga sekitar atau tenaga kerja (naker) lokal direkrut menjadi karyawan di perusahaan tambang emas PT Meares Soputan Mining (MSM).
“Saya akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.
Hendry Walukouw, Legislator DPRD Sulut mengawali masa reses I tahun 2022 dengan menjemput aspirasi warga di Desa Wusa, Winetin dan Warisa, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (23/3/2022). Dia juga menggelar reses di titik lainnya.
Wakil rakyat Dapil Minut-Bitung ini mengungkapkan dari tiga desa yang dikunjungi aspirasi yang banyak diterima yakni selain masalah infrastruktur juga masalah sarana dan prasarana.
“Saya menerima keluhan warga dan pemerintah di Kecamatan Talawaan bahwa di wilayah ini tidak ada SMA/SMK. Warga terpaksa menyekolahkan anak mereka ke Kota Manado. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius Pemprov Sulut khususnya dinas pendidkan,” ungkap Walukouw.
Kegiatan reses Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Stella Runtuwene, di Desa Mopolo Esa, Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (22/3/2022), menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Persoalan yang sangat mendesak disampaikan masyarakat Mopolo Esa kepada politisi Partai Nasdem ini, terkait ruas jalan Mopolo-Powalutan yang sangat rawan bencana tanah longsor khususnya di titik Walepongkor.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Runtuwene berjanji akan memperjuangkan hal tersebut melalui instansi terkait apalagi menyangkut masalah infrastruktur yang merupakan domain Komisi 3.
Stella Runtuwene juga mengaku prihatin terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang, bahkan dengan tegas ia meminta pemerintah segera melakukan tindakan penutupan lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang sangat merugikan masyarakat. (Advertorial)
