Jakarta, Manadonews.co.id – Indonesia punya sistem unik, presidensial, parlemen yang kuat tapi diisi banyak partai beragam. Tidak ada partai pengendali yang kuat seperti di era orde baru dengan Golongan Karya (Golkar).
CEO PolMark Research Centre, Eep Saifulloh Fatah, di diskusi politik dalam chanel Abraham Samad Speak Up, mengungkapkan beberapa faktor yang bisa mengakibatkan presiden dimakzulkan.
“Kita bisa melihat kasus pemakzulan presiden di negara Amerika Latin. Sistem presidensial multi partai presiden bisa jatuh,” kata Eep Saifulloh Fatah.
Faktor pertama presiden bisa dimakzulkan menurut Eep, jika ada skandal terbukti terverifikasi secara politik dan hukum menyangkut langsung kepada presiden ditandai dengan nepotisme akut.
Faktor kedua, kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata.
Ketiga, resistensi parlemen yang melembaga dan kuat sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi dan lain-lain dari gerakan sosial di luar.
“Ini tidak tergantung dari presiden. Benar, presiden mengendalikan partai begitu rupa dengan cara memberikan kedudukan dalam pemerintahannya, seolah-olah presiden menjadi ketua dewan pembina di semua partai,” tutur Eep.
Mantan konsultan politik Jokowi ini, menyontohkan di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi bahkan meminta penilaian KPK untuk calon-calon menterinya.
“Di periode kedua, semakin ke sini saya melihat kecenderungan presiden senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik,” terang Eep.
Sehingga, lanjut Eep, semakin kotor anggota kabinet semakin baik karena semakin bisa dikendalikan, bisa disandera.
“Ada sistem sandera yang diciptakan. Berbanding terbalik dengan termin pertama. Kelihatan baik-baik saja tapi sebenarnya keropos di dalam. Kalau salah, pak presiden bisa membantah,” tegas Eep. (Jrp)
