Manadonews.co.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (30/7/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut yang juga Ketua Badan Anggaran, Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD, Victor Mailangkay, Raski Mokodompit dan Billy Lombok.
Sementara TAPD dipimpin langsung Sekprov Steve Kepel, didampingi para pejabat eselon 2 Pemprov Sulut.
Peran anggota DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk, dalam pembangunan daerah sangat signifikan melalui lembaga legislatif.
Selain mengkritisi, Jems Tuuk sering memberikan usul, masukan dan solusi konkret bagi eksekutif dalam hal pengambilan kebijakan.
Hal ini pula yang dilakukan legislator PDI-Perjuangan (PDI-P) ini, dalam rapat pembahasan tersebut.
“Total 785 toko Alfamart dan Indomaret di Sulut, sekitar 314 di antaranya tidak berizin, tidak terdaftar di OSS,” jelas Jems Tuuk.
Tuuk mengangkat soal Alfamart dan Indomaret untuk mengarahkan badan pendapatan daerah dan instansi terkait lainnya memanfaatkan potensi pendapatan.
“Berdasarkan asumsi dan kalkulasi, Alfamart dan Indomaret menarik 2,8 triliun dana masyarakat Sulut per tahun, pajak bayar dimana? Mestinya 400 miliar lebih bisa masuk PAD,” tukas Jems Tuuk yang dinobatkan sebagai anggota DPRD Sulut terbaik dua periode terakhir peraih penghargaan Forward’S Award.
Sementara Anggota Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD, Billy Lombok, meminta sikap pemerintah terkait harga cengkih di Sulut yang kian merosot.
“Strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melihat harga komoditas unggulan ini? tanya Billy Lombok.
Billy juga mengungkapkan, banyak petani cengkih mengungkapkan kekecewaannya dengan melakukan penebangan pohon cengkih akibat harga yang anjlok di musim panen.
“Ini pohon cengkih sudah ada yang mulai dipotong. Padahal, jika harganya bagus, kan bisa terbaca di mana bisa meningkatkan pada pajak daerah,” jelas Sekretaris Partai Demokrat Sulut ini.
Legislator PKS, Amir Liputo, meminta kehadiran pimpinan Bank SulutGo (BSG) dalam rapat selanjutnya.
Kehadiran bank daerah tersebut sangat dibutuhkan terkait penyertaan modal ke Bank SulutGo.
“Mohon izin pimpinan, kami berharap, pihak Bank Sulut diundang dalam rapat pembahasan ini, untuk mendapatkan penjelasan dari pihak Bank SulutGo,” kata Amir Liputo.
Lanjut Liputo, hal itu dikarenakan pemenuhan modal inti Bank SulutGo sebesar Rp3 triliun, yang sampai saat ini belum tercukupi.
“Karena saya sendiri mendengar dari pak Gubernur baru ada Rp1,7 triliun, dan berarti masih kurang Rp1,3 triliun,” beber Liputo.
Amir mengungkapkan, perlu untuk mengundang pihak Bank SulutGo dikarenakan adanya simpang siur kabar yang diterima DPRD Sulut, apalagi pemerintah provinsi merupakan pengendali saham.
“Oleh sebab itu, kita sebagai wakil rakyat mengundang mereka agar mendengarkan langsung, karena ‘tu tinutuan biar le sedap sekali nyanda pernah mo jadi nasi’. Kalau disebut ada kelompok usaha bank, supaya mereka kita undang dan mendapatkan penjelasannya,” terang Amir Liputo.
Ketua DPRD Sulut yang juga Ketua Banggar, Fransiscus Silangen, berharap pihak pemerintah provinsi menindaklanjuti kritik sekaligus usulan yang disampaikan dalam forum rapat.
“Karena DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan adalah mitra eksekutif. Semua kritik dan masukan semata-mata untuk jalannya pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fransiscus Silangen. (Advertorial/JerryPalohoon)
