Manado, Manadonews.co.id – Tiga pekan ke depan yakni 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI.
Kabinet baru pemerintahan Prabowo nanti yang berasal dari partai politik diharapkan berdasarkan asas keadilan. Partai Gerindra sebagai pengusung utama dapat jatah kursi terbanyak 7-9 menteri, Golkar 5-6 menteri, Demokrat 3-4 menteri, Nasdem 2 menteri, PKB 1-2 menteri, PAN 3 menteri, dan PDI-P jika bergabung 2 menteri.
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, perlu juga menteri yang mewakili daerah asal Prabowo Subianto dari Banyumas (Jatim) dan Minahasa (Sulut). Kalangan profesional, praktisi akademisi dan ormas bisa diwakili 10-12 menteri.
“Perihal pengangkatan menteri, sebaiknya Prabowo meniru atau mengadopsi pola dan strategi mendiang Presiden Soeharto yang mengedepankan aspek expert (keahlian), experiance (pengalaman), capability (kapasitas), smart (kecerdasan), credibility (kredibiltas) dan quality (kualitas), serta rumus right man and right place,” tutur peneliti politik dari Amerika Serikat ini.
Jerry pun mencontohkan para menteri ahli ekonomi yang diangkat Soeharto seperti JB Sumarlin, Ali Whardana (3 periode Menteri Keuangan), Widjojo Nitisastro (Kepala Bapennas), Soemitro Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan), Radius Prawiro, Ma’rie Muhammaf (Menteri Keuangan), ada pula Ali Alatas, Mochtar Kusumaatmaja (Menlu), Fuad Hasan (Mendikbud), Jop Ave (Menpar), Subroto (Menteri ESDM), hingga Emil Salim (Menteri Lingkungan Hidup).
Berbeda di era Jokowi, kata Jerry, banyak menteri yang tak kompeten dan tak menguasai bidang. Contoh, Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang tak ahli dan tak memahami dunia kesehatan. Bahkan Nadiem Makarim buta soal pendudikan diangkat menjadi Mendikbudristek. Begitu pula dengan Menteri Kominfo Budi Arie.
Syarat mengangkat Menteri Keuangan, katanya, mereka yang menguasai ilmu fiskal, moneter, serta mikro dan accounting.
“Untuk Menteri Pendidikan sebaiknya seorang penemu, ahli pendidikan, dekan, rektor atau praktisi pendidikan dan sebaiknya lulusan S3 (doktor) atau bergelar profesor. Dia harus paham dunia akademik dan kurikulum serta seluk beluk dunia pendidikan. Kalau bisa IPK-nya di atas 3,5,” tutur Jerry.
Prabowo, kata Jerry, sebaiknya jangan mengangkat menteri tipe penjilat dan hanya asas manfaat atau mereka yang buta bidang yang dipimpinnya, atau mereka yang baru belajar bidang tersebut
Prabowo orang yang cerdas, pernah mengecap pendidikan di 6 negara, dan terlahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya seorang guru besar di bidang ekonomi.
“Barang kali dengan kata lain latar belakangnya terdidik. Seyogyanya parpol koalisi KIM Plus harus mengirim nama-nama menteri sudah diseleksi berdasarkan based competence,” tutur Jerry Massie kepada wartawan di Manado, Senin (30/9/2024).
Lanjut Jerry, Prabowo harus memilih menteri sesuai keahlian dan menggunakan rasionalitas bukan sesuai kata hati atau perasaan.
“Perlu juga menteri mewakili anak muda bisa saja satu menteri, mewakili female atau kalangan perempuan bisa saja 2-3 menteri,” tandas Jerry.
(***/Jrp)
