Manadonews.co.id – Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD dilemparkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Anggaran Pilkada langsung yang besar serta partisipasi pemilih kurang jadi alasan presiden kedelapan ini.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Manuel Tumbelaka, mengatakan wacana tersebut menarik karena diungkapkan seorang presiden.
“Wacana menarik meskipun bukan baru. Jadi menarik karena diutarakan seorang presiden,” kata Taufik Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Minggu (15/12/2024).
Namun, Tumbelaka menyebutkan beberapa hal yang berpotensi jadi kendala.
Selain kesiapan kader, partai politik perlu melakukan antisipasi penggiringan pilihan.
“Transaksi dukungan berupa politik uang hingga pembagian jatah program bahkan proyek yang berpotensi dijadikan tawar menawar,” beber Tumbelaka.
Bagi-bagi proyek APBD sebagai bentuk dukungan, menurut Tumbelaka, jadi transaksi paling ‘berbahaya’.
“Potensi paling berbahaya adalah transaksi bagi-bagi jatah proyek, dana hibah dan lainnya sampai titip menitip pejabat,” tukas Tumbelaka.
Jika hal ini terjadi, lanjut Tumbelaka, kebocoran uang negara akan sangat besar, korupsi merajalela.
Berpotensi kebocoran uang negara atau APBD 4 sampai 5 tahun akan lebih besar dari biaya Pilkada langsung oleh rakyat.
“Jadi, ini kembali pada kesiapan Parpol” pungkas Taufik Tumbelaka.
Diketahui, jika wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan dipilih oleh DPRD provinsi, sementara calon bupati-wakil bupati dan calon walikota-wakil walikota akan dipilih oleh DPRD kabupaten dan kota.
(Jerry)
