TAHUNA, MANADONEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe berkomitmen mengangkat kesejahteraan nelayan. Tekad itu didahului dengan menjalin sinergitas dengan prmerintah pusat dan provinsi. Banyak terobosan serta lobi-lobi, seiring turunnya dana puluhan miliar khusus untuk bantuan nelayan serta sarana-prasarana di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu yang sedang disaksikan masyarakat, yakni pembangunan Pelabuhan Perikanan Dago, Kecamatan Tamako. Mega proyek ini sebelumnya dibangun tahun 1978. Puluhan tahun terbengkalai, muncul kebijakan untuk melanjutkan kembali pembangunan di era Bupati Hironimus Rompas Makagansa tahun 2011. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Untuk awal, Pemkab menganggarakan sebesar Rp4,7 miliar yang diplot dari APBD kabupaten. Dana itu bertahan hingga tahun 2014.
“Tahun 2011 hingga 2014, anggaran kita untuk Dago hanya 4,7 miliar,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Sangihe, Ir Felix Gaghaube, baru-baru ini.
Dijelaskannya, berkat lobi ke pemerintah pusat, di tahun 2015 turun anggaran sebesar Rp38 miliar dari Kementrian Perikanan dan Kelautan, bersamaan dengan Rp5,7 miliar dari APBD kabupaten. Sementara di tahun 2016, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp10,4 miliar ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur daerah dari APBD kabupaten Rp6,9 miliar. Bahkan, saat ini pelabuhan Dago telah ditetapkan sebagai pusat industri perdagangan ikan oleh Presiden Joko Widodo. “Fasilitas penunjangnya dibangun seperti dermaga besar, pabrik es, tempat penampungan kapasitas 250 ton serta unit proses ikan, dan tempat parkir. Untuk tempat penampungan ikan menjadi 300 ton, karena sebelumnya pelabuhan Dago sudah memiliki 50 ton. Kapasitas sebesar ini disediakan untuk menampung semua hasil tangkapan,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Felix, target pendapatan nelayan telah tercapai. Dari awalnya Rp1.250.000, perlahan naik hingga Rp1.750.00. Ada juga bantuan kapal dan katinting untuk motorisasi nelayan. Sementara untuk budaya, dilakukan betonisasi dan pipanisasi kolam ikan,” ungkapnya. “Sementara untuk budaya, dilakukan betonisasi dan pipanisasi kolam ikan,” tuturnya.
Sebelumnya juga diberitakan, DKP Sangihe juga mulai menyalurkan bantuan berupa asuransi dan kartu nelayan. Bantuan ini merupakan program dari pemerintah pusat dalam rangka memback-up keselamatan kerja dari masyarakat nelayan, bersamaan dengan kartu nelayan. Sebelumnya, bantuan ini diserahkan langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Sangihe beberapa waktu lalu. “Dari seluruh daerah kabupaten/kota di Sulut, Sangihe menjadi yang terbesar dengan jatah asuransi sebanyak 2.336 nelayan. Sementara untuk kartu nelayan berjumlah 4.087,” ungkapnya.
Khusus asuransi nelayan, beber Felix pihaknya mengusulkan 1.111 ke PT Jasindo sebagai pemenang tender penyelenggaran asuransi. Sementara untuk kartu nelayan sebanyak 4.087 sudah tuntas dan siap disalurkan. “Kalau asuransi baru 400-an yang dipolis, sedangkan kartu nelayan sudah tuntas,” jelasnya
Dia menambahkan, 400-an asuransi yang tercetak sudah bisa digunakan nelayan jika terjadi kecelakaan khusus untuk aktifitas perikanan. “Sedangkan kartu nelayan berfungsi sebagai identitas atau menjadi paket dalam bantuan. Jadi untuk menerima bantuan, nelayan harus memiliki kartu tersebut,” tandasnya.(YOUNGKY)
