MANADO, MANADONEWS.CO.ID– Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersikap netral dalam pemilihan umum, baik pemilu anggota legislatif maupun pemilu presiden. Hal itu menjadi keniscayaan yang mutlak dan tidak main main dalam masalah ini.
TNI, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka, menunjukkan kesungguhannya menjaga netralitas dalam pemilu dengan menggandeng Babinkum TNI melaksanakan sosialisasi buku saku netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada serta buku pedoman penyelesaian tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan Pilkada, Rabu (11/10/2023) di Grhadika Jaya Sakti Makodam XIII/Merdeka.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo W.R Jatmiko dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Patar Sahat Panggabean mengucapkan selamat datang kepada tim sosialisasi dari Babinkum TNI dan peserta dalam kegiatan sosialisasi.
“Semoga kehadiran kita semua pada kesempatan yang sangat baik ini dapat memberi kontribusi yang nyata bagi terwujudnya komitmen Netralitas TNI dalam gelaran pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Kapoksahli.
Dikatakannya, dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, TNI memiliki pengalaman yang panjang dalam pengamanan Pemilu, mulai dari pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, sampai dengan pemilihan Gubernur dan Bupati atau Walikota bersama dengan Polri dan instansi lainnya.
Secara khusus, tugas TNI dalam pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024 adalah melaksanakan operasi bantuan pengamanan kepada Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan situasi yang aman, tertib dan lancar.
“Harus diingat, bahwa tugas perbantuan TNI tersebut ada batas batas yang tidak boleh dilanggar, yakni kebijakan Netralitas TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 39 yang melarang setiap prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya,” jelas Kapoksahli.
Kapoksahli juga menekankan kepada peserta sosialisasi, agar dapat mengikuti dan menyimak kegiatan sosialiasi dari tim Babinkum TNI dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga kita semua mengetahui apa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, demi terwujudnya Netralitas TNI.
Sementara itu Kepala Babinkum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ir Babinkum TNI Brigjen TNI Rudi Suryono mengatakan TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir bangsa memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terkait aturan aturan tentang Pemilu dan Pilkada bagi setiap prajurit TNI. Terutama bagi aparat penegak hukum di lingkungan TNI (Ankum/Papera, Polisi Militer, Oditur dan Hakim Militer) untuk senantiasa berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan oleh Prajurit TNI,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dengan adanya penyelenggaraan sosialisasi buku saku dan buku pedoman Netralitas TNI ini diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan pengetahuan tentang Netralitas TNI dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Serta bagi aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada secara profesional, prosedural dan proporsional.
“Buku saku dan buku pedoman Netralitas TNI dikemas secara khusus untuk dapat digunakan sebagai pedoman oleh Prajurit TNI baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah jajaran Kodam XIII/Merdeka,” pungkasnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh para Asisten Kasdam dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka, Kasipers Kasrem 131/Santiago Kolonel Arm Sutikno dan para perwakilan Perwira, Bintara dan Tamtama jajaran Kodam XIII/Merdeka tersebut diikuti oleh 179 orang dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh anggota tim, Kolonel Chk (K) Widyastuti menyampaikan materi tentang perjalanan netralitas TNI. (Regwilnnlhy)
